Home / BANGKA BELITUNG / Tenaga PLKB Minim, Pertumbuhan Penduduk Tinggi
Sekretaris Utama BKKBN Pusat, H. Nofrijal (tiga kiri), Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas BKKBN, Komari, SH, (paling kiri) berfoto bersama sejumlah pejabat BKKBN Babel. (foto: Stef/LASPELA)

Tenaga PLKB Minim, Pertumbuhan Penduduk Tinggi

KACE, LASPELA- Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Petugas Keluarga Berencana (PKB) di Indonesia saat ini masih sangat minim. Secara nasional, dari total 70-an ribu desa dan kelurahan se-Indonesia, hanya bisa dilayani 15 ribu penyuluh. Sementara di Bangka Belitung, dari total 380 desa/keluruhan, hanya bisa dilayani oleh 65 penyuluh KB.

“Tenga penyuluh yang sangat sedikit ini dipastikan berdampak terhadap tingginya pertumbuhan penduduk,” demikian disampaikan Sekretaris Utama BKKBN Pusat, H. Nofrijal, S.P., M.A saat memantau pelaksanaan Pelatihan Pemetaan/Identifikasi Kompetensi PKB/PLKB Tingkat Provinsi Babel di Hotel Aksi, Selasa 25 Juli 2017.

Nofrijal menyebutkan, idealnya 1 tenaga PLKB mendampingi 2 desa/kelurahan atau dengan kata lain setiap PLKB membina 1000-1500 pasangan usia subur (PUS).

Lebih jauh dia menjelaskan, pelaksanaan ujian sertifikasi bagi petugas PKB/PLKB untuk wilayah Bangka 1 dimana para pesertanya berasal dari Provinsi, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Tengah yang berjumlah 22 orang ini, merupakan bagian dari upaya memetakan kemampuan dasar seorang penyuluh KB.

“Jadi sertifikasi dimulai dari standarisasi. Artinya dibuat suatu alat ukur yang dijabarkan dalam soal-soal. Nah soal-soal tersebut bertujuan juga untuk melihat kompetensi dasar seorang penyuluh.

Nanti dari situ kita bisa petakan titik lemahnya dimana, apakah di pelayanan umum, apakah di integritas, ataukah keunggulan mendasar yang dimiliki seorang tenaga PLKB untuk mengemban tugas-tugasnya sebagai penyuluh KKBPK,” kata Nofrijal.

Untuk peserta sertifikasi sendiri diikuti seluruh penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

“Tapi kita prioritaskan adalah PLKB agar kita inpassing di BKN untuk pindah menjadi penyuluh karena nanti semua yang jabatan fungsional yang kita sebut dengan penyuluh KKBPK harus sertifikasi,” jelasnya.

Soal status para tenaga PLKB, dia menambahkan, akan dialihkan dimana status kepegawaian dan penggajian saja yang ke pusat, tapi penggunaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Terkait bakti sosial (Baksos) TNI KB Kesehatan 2017, Nofrijal menilai, keberhasilan program KB selama ini tak terlepas dari peran serta para mitra khusunya TNI yang terus berkomitmen kuat karena sistem komando yang ada di internal TNI.

“Jadi apa yang diinstruksikan pimpinan TNI tersebut sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para Dandim, Danrem, dan babinsa di berbagai daerah. Kita kerjasama dengan TNI karena mereka memiliki jaringan yang luas yang bertugas memotivasi dan memberikan spirit kepada para keluarga di desa,” pungkasnya. (Stef)

Editor: Stefanus H. Lopis

 

 

About stefanuslopis

Chinese (Simplified)EnglishIndonesianSpanish
%d bloggers like this: