Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Bangka ini menandaskan, penerapan full day school ini tidak sembarangan dan mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti guru yang memadai, sekolah berakreditasi A, adanya tempat bermain, berleterasi, dan ada pendidikan berkarakter, menerapkan integritasnya, gotong royong, religiusitas, dan kemandirian.
“Semua harus diterapkan, dan dananya akan didrop dari APBN untuk pertama ini, namun jika berlaku akan diambil dari dana pemerintah daerah, dan kita akan lapor ke Pak Bupati, akan menerapkan full day school tersebut di tahun ajaran baru ini,” terang Padli.
Lebih lanjut Padli menjelaskan, dipilihnya SDN 10 dan SMPN 2 tersebut untuk dijadikan pilot project Full Day School, dikarenakan kedua sekolah tersebut merupakan sekolah model, menerapkan Kurikulum 2013.
Disinggung mengenai lamanya jam belajar yang sampai sore hari sehingga dapat menganggu aktivitas lain atau madrasah, Padli menjelaskan hal tersebut sudah masuk dalam full day school.
“Kita ingin semuanya berjalan, dan tidak menimbulkan masalah, madrasah sudah masuk dalam full day school ini, karena kita ingin, full day school dan madrasah dapat tumbuh bersama dan jika banyak mudaratnya, akan kita hentikan, karena ini sifatnya pilot project. Program ini sebenarnya cocok diterapkan di kota besar seperti Jakarta, karena kondisi dan orang tua yang full bekerja, kalau di Bangka sepertinya belum perlu namun kita coba, karena himbauan undang-undang ini, ada permendikbudnya,” jelas Padli.
Leave a Reply