JAKARTA, LASPELA-Sejumlah daerah di Tanah Air dinilai rawan terjadi konflik sosial, terlebih jika dikaitkan dengan pesta demokrasi lokal seperti pilkada. Badan Pengawas Pemilu telah merilis data indeks kerawanan menyangkut beberapa daerah rawan konflik sosial baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
Namun, upaya penanganan gejolak di tengah masyarakat itu masih terkendala anggaran. Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan, kendala anggaran salah satunya dipicu oleh konflik sosial yang terjadi di daerah cenderung fluktuatif.
“Ya saya sarankan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi konflik sosial supaya ada ketersediaan anggaran, karena itu fluktuatif, tidak selalu terjadi, itu kendala yang menghambat,” kata Syafruddin di Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Syafruddin menyampaikan pernyataan tersebut terkait Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017. Dia mengimbau, pemda agar memastikan anggaran agar penanganan konflik sosial bisa diatasi secara bersama.
“Sekarang Polri punya (anggaran), tapi pemda tidak punya (anggaran), jadi itu kendalanya. Masukannya, ke depan supaya Pemda dan Polri bisa tangani bersama, bukan hanya domainnya Polri saja, tapi domain Pemda dan semua stakeholder terkait,” ujar Syafruddin.
Sumber: harnas.co
