Jokowi: Perbedaan Pilihan Politik dalam Pilkada Jangan Memecah Kita

Presiden Jokowi bersama istri, Iriana Joko Widodo turut berpartisipasi menunaikan hak pilihnya menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Ibu Kota lima tahun ke depan.

JAKARTA, LASPELA– Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah digelar, Rabu (15/2/2017). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap, tak ada perpecahan antara masyarakat Indonesia yang mendukung pasangan calon (paslon) tertentu ketika menerima hasil pemungutan suara di daerah masing-masing.

Menurut Presiden Jokowi, Pilkada 2017 harus bisa dilaksanakan dengan penuh kegembiraan, bukan sebagai ajang gagah-gagahan. Selain di DKI Jakarta, kedamaian pilkada juga diharapkan turut menghiasi sejumlah daerah yang melaksanakan.

“Besar harapan, Pilkada Serentak bisa dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Saya tak ingin dengar adanya perpecahan usai pilkada berjalan,” katanya di TPS IV Gambir, Jakarta, kemarin.

Sebagai warga DKI Jakarta, Presiden Jokowi bersama istri, Iriana Joko Widodo turut berpartisipasi menunaikan hak pilihnya menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Ibu Kota lima tahun ke depan. Pesta demokrasi rakyat, kata Jokowi, harus dijalani dengan kedamaian.

“Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah belah persatuan kita. Semua elemen masyarakat saya harapkan tetap bersatu. Persatuan dan kesatuan di Indonesia patut dijaga secara utuh terlepas dari pilihan politik masing-masing,” ujar Presiden Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap, pilkada berjalan aman, lancar, dan damai tanpa kendala hingga penghitungan suara. Bagi Kalla, siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pemerintah tetap mendukung.

“Kita sudah biasa pilkada dan pemilu. Ini bukan hal yang baru. Jadi siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin, kami (pemerintah) akan dukung,” kata Kalla.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian turut mengomentari gelaran pilkada 2017. Mantan Kadensus 88 tersebut para pasangan calon yang kalah jangan berkecil hati karena pihak yang menang sudah digariskan yang Maha Kuasa. Jika kurang puas dengan hasil yang diputuskan, bisa menggunakan mekanisme hukum sesuai aturan berlaku.

“Jadi jangan gunakan langkah di luar hukum, karena bisa kami tindak tegas. Memang kerawanan bisa terjadi pasca penghitungan suara, karena pasti ada pihak yang kecewa sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami imbau masyarakat tidak terpancing,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh tim monitoring pilkada menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat proses pilkada dari awal tahapan hingga penghitungan suara. Mendagri monitoring 101 daerah pilkada melalui video conference dengan para stakeholder.

“Saya instruksikan semua jajaran tim monitoring pilkada mencatat siapa saja ASN yang terlibat dan segera tindak,” ujar Tjahjo.

Sumber: harnas.co
Editor   : Stefan H. Lopis