PANGKALPINANG, LASPELA– Tahun depan secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana transfer ke daerah sebesar Rp8,9 triliun. Anggaran tersebut merupakan DIPA satker pemerintah pusat, SKPD, dana transfer ke daerah serta dana desa. Alokasi untuk satker pemerintah pusat dan SKPD berjumlah 282 DIPA dengan nilai Rp2,4 triliun.
Haryana, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI mengatakan, untuk satker pemerintah pusat dan kantor instansi vertikal daerah ada 230 DIPA dengan nilai Rp2,2 triliun. Untuk SKPD terkait dana dekonsentrasi, tugas perbantuan berjumlah 52 DIPA berjumlah Rp224 miliar. Sementara dana transper ke daerah Rp6,5 triliun.
Adapun rincian dana transfer tersebut diantaranya, dana alokasi umum Rp4,2 triliun, dana alokasi fisik sebesar Rp647 miliar, dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp655 miliar, dana bagi hasil pajak sebesar Rp207 miliar, dana bagi hasil SDA senilai Rp387 miliar, dana insentif daerah Rp137 miliar serta dana desa sebesar Rp261 miliar.
“Tahun 2017 telah ditetapkan rencana pendapatan negara sekitar Rp1750 triliun dan belanja negara sekitar Rp2080 triliun,” kata Haryana saat acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transper ke Daerah Tahun 2017, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (19/12/2016).
Banyak faktor eksternal dalam melakukan penyusunan APBN. Ia mengatakan, terutama kebijakan ekonomi dan politik di Amerika Serikat, masih lambatnya pembangunan ekonomi negara Tiongkok sebagai salah mitra dagang terbesar Indonesia. Selain itu masih belum membaik komoditi pasar dagang dunia. Kondisi itu mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia, baik di tahun 2016 maupun tahun 2017.
APBN tahun 2017 disusun lebih realistis, kredibel dan efisien. Ia menjelaskan, APBN diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, mengentaskan angka kemiskinan dan kesenjangan. Tahun 2017 tingkat kemiskinan diturunkan menjadi 10,5 persen, tingkat penggangguran menjadi 5,6 persen serta ketimpangan pendapatan di Indonesia ditekan menjadi 0,39 persen.
Angka-angka dalam DIPA merupakan amanah rakyat Indonesia. Ia memaparkan, 85 persen pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Untuk itu sudah menjadi kewajiban sebagai aparatur negara untuk mengelola alokasi DIPA bagi kepentingan rakyat dengan menjauhi praktek korupsi dan gratifikasi. Prioritas belanja pemerintah tahun depan lebih fokus membangun infrastruktur dan konektivitas.
Ia menambahkan, pemerintah juga berupaya meningkatkan program perlindungan sosial melalui kartu Indonesia pintar, bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu. Pemerintah menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional perguruan tinggi negeri dan rehabilitasi ruang kelas. Sedangkan anggaran kesehatan lebih difokuskan memperkuat upaya promotif dan preventif serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
“Pemerintah mengupayakan imunisasi dasar lengkap untuk usia nol sampai sebelas bulan dan bantuan iuran dana kesehatan. Diperlukan komitmen kesungguhan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat,” harapnya. (ril/stf)
