JAKARTA, LASPELA- Presiden Joko Widodo telah menentukan beberapa langkah awal dari program reformasi hukum berupa paket Kebijakan Hukum I. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah pemberantasan pungutan liar (Pungli) dengan menyetujui dibentuknya OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, pembentukan OPP akan dimatangkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto selaku penanggung jawab pelaksanaan paket kebijakan hukum. Presiden Jokowi berharap, dalam waktu dekat OPP sudah bisa direalisasikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarjono mengatakan, potensi pungutan liar tak hanya terdapat di berbagai lembaga negara namun dari keberadaan parkir meter atau parkir terbuka di DKI Jakarta maupun daerah lainnya di Indonesia yang dinilainya masih terbuka. Padahal, ia mengingatkan, parkir meter dibuat untuk mengatasi praktik pungli.
“Konsepnya masyarakat harus tap pake kartu sendiri. Tapi yang saya lihat malah juru parkirnya sekarang yang mengambil untung dengan cara bayar di tempat. Nanti yang ngetap juru parkirnya,” katanya di Jakarta, Selasa (18/10).
Juru parkir, menurut Djoko, memiliki target untuk menghabiskan kuota kartu milik pengendara. Akibatnya, potensi pungutan liar menjadi sulit dicegah, terlebih upaya pengawasan belum terlihat.
DKI Jakarta, Djoko menilai, tak cocok menerapkan sistem parkir di tepi jalan lantaran membuat kemacetan kian mengular, terutama di jam pergi dan pulang kantor. “Kecuali masyarakat Jakarta mentalnya seperti masyarakat luar negeri, tertib. Kita ini lebih cocok pakai sistem parkir tertutup, bukan terbuka (parkir meter),” Imbaunya.
Kepala Unit Pelaksana Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Tiodor Sianturi mengatakan, belum seluruh wilayah di Ibu Kota memiliki parkir meter, baru di kawasan Sabang, Blok M, dan Kelapa Gading.
Kendati demikian, ia memastikan keberadaan parkir meter efektif untuk mengatasi kebocoran anggaran. Alhasil, Dinas Perhubungan dan Transportasi akan terus melakukan penambahan.
harnas.co
