BI Imbau Media Daerah Jadi Komunikator Kebijakan Moneter

Pimpinan teras BI saat berpose bersama para jurnalis daerah bidang peliputan ekonomi, Senin (10/10) kemarin. (foto/Randi)

JAKARTA, LASPELA–  Bank Indonesia Pusat menggelar kegiatan Temu Wartawan Daerah gelombang kedua yang digelar 9-12 Oktober 2016 bagi ratusan wartawan dari berbagai daerah seluruh Indonesia.

“Kegiatan pelatihan ini beserta sosialisasi   keuangan dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara BI dengan wartawan, juga untuk berbagi informasi dan kebijakan moneter BI, sebab wartawan sebagai komunikator dalam informasi,” ungkap Mirza Adytiaswara selaku Senior Gubernur Bank Indonesia dalam sambutannya pada pembukaan pelatihan tersebut.

Ia menambahkan, melalui pelatihan tersebut, wartawan ekonomi daerah dapat memperdalam pemahaman terkait kebijakan terkini dari BI serta fungsi nya sebagai bank central sehingga perlu edukasi dan meningkatkan kapasitas wartawan ekonomi di daerah tentang perekonomian.

“Wartawan merupakan partner BI menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kebijakan mengawal kestabilan bidang ekonomi moneter, kebijakan menjaga kestabilan sistem keuangan, dan kebijakan menjaga kestabilan kelancaran pembayaran,” jelasnya di Jakarta, Senin (10/10/2016) kemarin.

Sementara, Deputi Director Komunikasi BI Andi Wiyana menyampaikan bahwa BI membutuhkan awak media massa yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat secara efektif. “Pertemuan ini juga sekaligus menjadi media ramah tamah mempertemukan wartawan Bank Indonesia seluruh Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, pelatihan ini diikuti sebanyak 500 wartawan daerah dari Sumatera hingga Papua. “Jumlah peserta dibagi menjadi dua sesi yakni sesi pertama sebanyak 250 orang mengikuti pelatihan dari tanggal 2-5 Oktober dan sesi kedua pada tanggal 9-12 Oktober 2016 ditempat dan agenda yang sama,” jelasnya.

Kegiatan pelatihan wartawan daerah BI ini diisi oleh pemateri dari pejabat BI, ekonomi, akademisi. “Materi yang disampaikan mengenai pengendalian inflasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan program klaster, pengendalian Inflasi, kebijakan uang muka kredit atau pembiayaan dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan gerakan nasional non tunai (GNNT),” tutupnya.

Penulis: Randi