YOGYAKARTA, LASPELA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta elite politik di sejumlah provinsi untuk meredam potensi konflik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar Februari 2017 mendatang.
Tjahjo menuturkan, hasil telaahan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan, terdapat tiga provinsi yang rawan saat Pilkada 2017 digelar. Provinsi itu adalah Aceh, Papua dan DKI Jakarta. “Aceh dan Papua karena jumlah Pilkada tingkat kabupaten/kota cukup besar,” kata Tjahjo usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ormas Rajatikam di Yogyakarta, Sabtu (24/9) lalu.
Sedangkan untuk DKI Jakarta, sebut dia, pihaknya sudah memperhatikan dinamika yang terjadi sejak setahun lalu. Walaupun demikian, Tjahjo mengatakan, masyarakat di ibu kota cukup dewasa terkait dengan Pilkada tahun depan.
Dia mengatakan, konflik yang terjadi dalam pesta demokrasi itu sangat tergantung dengan elite politik yang dapat menggerakkan dan memprovokasi massa. Selain itu, kata Tjahjo, ada pula tim sukses kandidat tertentu yang dapat mengkoordinir masyarakat pemilih. “Konflik sangat tergantung elite dan tim sukesnya untuk menggerakkan dan memprovokasi,” kata dia.
Oleh karena itu, Tjahjo menegaskan, elite harus bisa mengantisipasi potensi konflik saat Pilkada digelar. Kementerian Dalam Negeri menilai sejauh ini suasana menjelang Pilkada cukup kondusif dan aman.
Pilkada serentak akan digelar pada 101 wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten pada 2017. Khusus Aceh, akan terdapat 20 kabupaten yang akan menggelar Pilkada sedangkan Papua mencapai 11 kabupaten.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu yang menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menemukan tiga provinsi masuk ke dalam daerah rawan. Pelanggaran berpotensi terjadi di Aceh, Banten, dan Papua Barat.
Kerawanan tinggi di tiga provinsi itu muncul atas pertimbangan tiga unsur yang disusun Bawaslu pada IKP. Tiga unsur itu adalah penyelenggara Pemilu, kontestasi peserta dan partisipasi pemilih.
Kemendagri.go.id
