JAKARTA, LASPELA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komite I DPD RI, Badan Intelijen Negara (BIN) , Kepolisian Negara Republik Indonesia(Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saling berupaya dan bersinergi untuk menciptakan Pilkada 2017 agar sukses, aman, dan lancar.
Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mampu menciptakan penyelenggaraan Pilkada 2017 tertib dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.
Mendagri juga menghimbau kepada Polri untuk melakukan pengamanan, minimum operasional yang seharusnya sudah dimiliki oleh Polri.
“Memetakan area konflik kan memang sulit ya, tapi ada minimum operasional yang seharusnya sudah dimiliki oleh kepolisian,” kata Tjahjo ketika mengikuti rapat kerja di Gedung DPD RI , Jakarta, Senin (19/9).
Terkait dengan pengamanan selama Pilkada 2017 nanti, Kemendagri mengupayakan serta mendorong Pemda untuk mendapatkan anggaran yang pasti sesuai dalam APBN/APBD sebagaimana Pasal 166 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Saat ini, biaya pengamanan kepolisian baru memperoleh dana sebesar 94 Milyar dari kebutuhan 920 Milyar. Persentase ini masih jauh , dan Tjahjo berharap daerah segera memenuhi anggaran pengamanan ini.
Memang, menurut Tjahjo daerah selama ini mayoritas hanya menganggarkan untuk KPU dan Bawaslu.
“Seharusnya daerah sudah menganggarkan , mayoritas hanya menganggarkan untuk KPU dan Bawaslu, sejumlah daerah tidak memikirkan untuk mengaggarkan kepolisian termasuk TNI dan Kejaksaan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo berharap terkait dengan anggaran ini tidak muncul konflik sehingga anggaran yang maksimal tersebut bisa dikurangi. Mendagri juga mendorong daerah untuk mengingatkan dan mendorong pemda untuk memperhatikan aspek keamanan.
“Kunci Pilkada ini adalah pengamanan, kami akan terus mendorong daerah untuk mengingatkan keamanan,” tutup Tjahjo.
Berdasarkan hasil rapat, pemerintah khususnya Komite I DPD RI yang sesuai dengan tugas dan wewenang akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Polri, KPU, BIN, serta Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2017.
Kemendagri.go.id
