MANGGAR, LASPELA: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial RI menunjuk Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menjadi daerah percontohan Mekanisme Pendaftaran Mandiri (MPM) Rumah Tangga Miskin. Program pilot project nasional ini akan berjalan mulai tahun 2017 mendatang.
Dengan adanya MPM nantinya masyarakat miskin yang akan melakukan pendaftaran sendiri di kecamatan. Tujuannya tak lain agar exclucion error atau kesalahan karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk data dapat dieleminir.
Data masyarakat yang mendaftar akan terkoneksi langsung ke data base pusat dan data program penanggulangan kemiskinan. Khusus untuk Kabupaten Beltim, rumah tangga miskin akan mendaftar di pusat layanan Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan (PSPPK) yang disediakan di tiap kecamatan.
Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K Nasional Sekretariat Wakil Presiden RI, G. Irwan Suryanto, Rabu (24/8/2016) mengungkapkan, desakan untuk pembaharuan pelayanan dikarenakan pemerintah pusat akan menghapus pembaharuan data masyarakat miskin. Program tiga tahunan ini dianggap menggunakan anggaran yang terlalu besar.
“Program ini akan memberikan akses kepada masyarkat miskin untuk secara proaktif mengajukan permintaan guna didaftarkan dalam data terpadu sebagai sasaran calon penerima manfaat program perlindungan sosial. Masyarakat miskin juga akan mendapatkan penanganan yang objektif dan terstandardisasi dalam rangka menentukan peringkat kesejahteraan sebagai penerima bantuan,” jelas Irwan.
Irwan yang menjadi narasumber pada pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Beltim di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini mengatakan, di seluruh Indonesia hanya 11 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi yang menjadi pilot project program percontohan ini. Ditunjuknya Kabupaten Beltim karena dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wilayah percontohan.
“Kriterianya sudah mampu memiliki anggaran melakukan pendaftaran rumah tangga miskin. Sudah membangun sistem basis data program penanggulangan kemiskinan yang bersumber pada data terpadu. Dan sudah melaksanakan komponen kegiatan yang termasuk di dalam MPM,” jelas Irwan.
Ia berharap jika mekanisme program ini teruji dan berhasil di Kabupaten Beltim, maka program MPM akan diadopsi dan diterapkan untuk daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggalungan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Beltim, Burhanudin menyatakan, dipilihnya Kabupaten Beltim menjadi daerah percontohan adalah momentum menjalankan visi dan misi lima tahun ke depan. Ia menekankan komitmen Pemkab Beltim untuk mengentaskan kemiskinan.
“Kita sangat mengapresiasi insiatif kerjasama pemerintah pusat yang menunjuk Kabupaten Beltim sebagai daerah percontohan. Kita ingin mendorong rumah tangga untuk mendaftarkan diri pada program-program pengentasan kemiskinan nasional sekaligus memaksimalkan peran tugas merespon keluhan rumah tangga miskin,” kata Aan sapaan akrab Burhanuddin.
Aan menyatakan, Pemkab Beltim akan menyiapkan SDM dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keberhasilan program ini. Ia juga memuji kecanggihan program MPM tersebut. “Kita siap bekerjasama mendukung keberhasilan program ini. Mudah-mudahan kita mampu mengidentifikasi dan menangani segala kendala dalam penargetan program dan memutakhirkan data terpadu secara dinamis,” pungkas dia. (rill/stf)
