Jokowi Ingin Reformasi Agraria Kurangi Kemiskinan

Presiden Joko Widodo (foto/ist)

Target 5 Juta Tanah DiSertifikasi Dalam Setahun

JAKARTA, LASPELA Pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diharapkan dapat ditopang juga oleh reformasi pada sektor agraria.

“Saya harap reforma agraria bisa jadi cara baru mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi khususnya di desa,” ungkap Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Jokowi menginginkan adanya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, dan pemanfaatannya. Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah.

“Saya minta Kementerian Lembaga terkait lakukan langkah percepatan implementasi reforma agraria. Wujudkan kebijakan peta tunggal, lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua aturan sehingga tidak timbulkan dualisme dan akibatkan sengketa agraria. Jalankan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset, dan jangan sampai terjadi seperti sebelumnya kalau rakyat urus sertifikat bertahun tahun, tapi yang gede kalau urus sertifikat hanya sehari,” terang Jokowi.

Suasana berlangsungnya Ratas
Suasana berlangsungnya Ratas

Menurut Jokowi, lahan menjadi persoalan penting bagi masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan. Rasanya percuma bila berbagai program diluncurkan untuk mendorong perekonomian desa tanpa adanya reformasi agraria.

“Perlu segera dilakukan langkah-langkah terobosan untuk selesaikan masalah akses terhadap tanah serta ketimpangan penguasaan tanah di desa,” tukasnya.

Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Jokowi memberikan target dalam sertifikasi tanah. Diharapkan ada koordinasi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikannya.

“Saya sudah berikan target kepada menteri ATR agar pensertifikatan tanah dilakukan besar-besaran, angka sudah diberikan berapa biayanya, besar memang tapi kalau bisa kerja sama dengan Pemprov dan Pemkab ini akan mempercepat. Saya minta fokus saja di satu dua tiga provinsi. Kalau berhasil setiap tahun kita akan tambah sehingga paling tidak kita bisa 5 juta pensertifikatan per tahun itu sudah lompatan besar,” pungkasnya.

Sumber: Setkab.go.id