KOBA, LASPELA – Sedikitnya ada sekitar 10.000 eks penambang timah PT Kobatin yang belum menerima haknya mulai dari penutupan tambang tahun 2013 hingga saat ini belum bisa menerima dana Jaminan Penutupan Tambang (JPT) PT Koba Tin senilai Rp 200 miliar untuk eks penambang PT.Kobatin di Bangka Tengah.
Terkait JPT tersebut, Gubernur Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi, akan memperjuangankan JPT PT Koba Tin senilai Rp 200 miliar ini untuk eks penambang Kobatin di Bangka Tengah. Dengan turunya dana tersebut diharapkan penambang yang kehilangan pekerjaan bisa bergeliat lagi membangun ekonominya masing-masing. Untuk mencairkan dana tersebut, Gubernur telah menjalin komunikasi dengan Menkopolhukam RI dan Komisi VII DPR RI.
“Dalam proses, kita sedang mengupayakan untuk mencairkan dana tersebut,” kata Gubernur ketika berada di Koba.
Dikatakan Rustam, langkah untuk memperjuangkan hak para eks penambang sudah dilakukan ditingkatkan pusat, untuk mendapatkan anggaran tersebut memang harus memenuhi persyaratan tertentu misalnya reklamasi terhadap lahan tambang dan jangan ada aktivitas tambang lagi yang dilakukan oleh masyarakat di lahan eks tambang PT Kobatin, namun yang terjadi sekarang masih ada warga yang memanfaatkan lahan.
“Untuk reklamasi harus dilakukan oleh dua kabupaten yaitu Bangka Tengah dan Bangka Selatan, maka dengan begitu harus sinergi antara pemerintah kabupaten dan propinsi untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
Selain itu Gubernur mengatakan sudah membuat tim bekerjasama dengan TNI dan Polri, agar tak ada lagi masyarakat yang menambang di lahan yang memang tidak diperbolehkan ditambang.
“Ya kalau ada dana kompensasi tidak ada lagi masyarakat yang menambang secara ilegal,” ujarnya.
Permasalahan lain yang memang harus diselesaikan terkait lahan eks timah ini kata Gubernur ialah penyerahan kembali lahan timah yang sudah produktif yang semula di kelola oleh sejumlah perusahaan timah di Babel. “Hal ini juga saya sedang perjuangankan terlebih lagi ada sejumlah warga yang tinggal di kawasan eks tambang,” terangnya.
Ia menegaskan, masalah timah ini memang harus dukungan penuh oleh semua elemen masyarakat, serta perusahan yang bersangkutan jangan mempersulit pengurusan masalah ini karena bersangkutan dengan hajat masyarakat banyak.
“Saya harap ada jalan keluarnya dalam waktu cepat ini, karena bagaimanapun endingnya masalah ini demi kesejahteraan masyarakat Babel juga,” tutur dia. (naf)
