SUNGAILIAT, LASPELA—Guna mengantisipasi terjadinya inflasi terkait ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasaran, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pun dibentuk di Kabupaten Bangka. Tingkat inflasi di setiap daerah diyakini amat ditentukan psikologi masyarakat bersangkutan. “Untuk itu, Bank Indonesia memberikan masukan sehingga TPID kabupaten Bangka menjadi acuan upaya pengendalian inflasi,” ujar wakil bupati Bangka, Rustamsyah, ketika membuka rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Kamis (12/5) lalu.
Dijelaskannya, keberadaan TPID bertujuan mencari jalan keluar jika terjadi kelangkaan barang di daerah sehingga inflasi dapat diminimalisir, demi terwujudnya stabilitas harga dan pengendalian inflasi di kabupaten Bangka.
Jelang Hari Raya Idul Fitri, Wabup Rustamsyah menghimbau tim pengendali inflasi daerah kabupaten Bangka untuk memonitoring ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok yang cenderung diikuti permintaan meningkat signifikan. Monitoring tersebut menurut Rustamsyah, penting dilakukan guna menghindari meningkatnya harga-harga tak terkendali yang berimbas pada inflasi.
“Perlu adanya dukungan dan kerjasama semua pihak agar dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dengan optimal guna menjamin kelancaran dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, sehingga stabilitas harga terjaga dan tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi,”pungkasnya berharap.
Sementara itu, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bayu Martanto, saat menyampaikan materinya terkait pengendalian inflasi yang diikuti TPID Kabupaten Bangka menuturkan, dalam mengantisipasi terjadinya inflasi, pengawasan terhadap distributor bahan kebutuhan pokok harus dilakukan sehingga dapat mengetahui ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. “Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, diantaranya persepsi masyarakat dapat menyebabkan turunnya inflasi, ” jelas Bayu.
Rakor TPID kabupaten Bangka yang dilaksanakan pertama pada tahun 2016, merupakan kerjasama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka belitung, dan SKPD Kabupaten Bangka yang tergabung dalam tim. [tom]
